Indonesia salah satu Negara yang
banyak mengalami pergantian system kebijakan ekonomi. Pergantian sistem
kebijakan tersebut semata-mata hanya dengan tujuan untuk mencari cara yang
paling tepat untuk menanggulangi perekonomian yang terjadi di Indonesia pada
saat ini. Berikut ini akan di paparkan beberapa langkah yang telah diambil
pemerintah untuk menjalankan perekonomian Indonesia :
a. Kebijakan selama periode 1966-1969
Mengenai kebijakan pemerintah mulai
Periode 1966-1969 sampai periode pelita V. Pada periode 1966-1969 Pemerintah
lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan
penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung
unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat
inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.
b. Kebijakan Selama Periode Pelita 1
Kebijaksanaan pada periode ini dimulai dengan :
1. Peraturan Pemerintah No.16
Tahun1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2. Peraturan
Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan
sasaran pokoknya yaitu;
· Kestabilan haga bahan pokok
· Peningkatan nilai ekspor
· Kelancaran impor
· Penyebaran barang di dalam negeri
Pada periode
ini menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang
sektor pertanian.
c. Kebijakan Selama Periode Pelita II(1 April
1974 – 31 Maret 1979)
Pada periode Pelita II,pemerintah
lebih memfocuskan perhatian mereka pada sector pertanian.Langkah yang diambil
pemerintah adalah dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah
menjadi bahan baku.Contoh: karet,kayu,minyak dan timah. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat
dibidang sandang,pangan,perumahan,sarana dan prasarana,serta memperluas
lapangan kerja.Pada periode ini,pemerintah sangat mempertahankan daya produk
local,sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan fiscal dengan cara menghapus
pajak ekspor. Pemerintah memfokuskan PMA dan PMDN untuk mendorong
investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa negara naik dari $
1,8 milyar mencapai angka $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp
255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II.Sedangkan kebijakan
moneter yang diambil masyarakat pada pperiode ini adalah meningkatkan hasil
produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor .Adapun hasil yang dicapai
dengan diterapkannya system kebijakan ini adalah pemerintah berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk.Selalin itu,bidang
industry juga mengalami kemajuan yang pesat.Hal ini terbukti dengan
perbaikan jalan dan jembatan.
d.
Kebijakan Periode pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pada periode
ini pemerintah lebih memfocuskan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan dengan UUD 1945 dan
Pancasila.Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak dicapai pada periode ini
mencakup segala bidang.Sistem kebijakan ini memfokuskan pada sector pertanian
menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan jadi.
Adapun Isi Trilogi
Pembagunan tersebut adalah :
1. Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis.
Pembangunan
nasional system ini berpedom pada Trilogi pembangunan dan Delapan Jalur
Pemerataan,yang intinya ingin mencapai adalah kesejahteraan bagi semua lapisan
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
e. Kebijakan peroide pelita IV
Pada periode ini,pemerintah lebih menitik beratkan
pada sector pertanian,dan meningkatkan sector industry baik yang menghasilkan
alat industry berat maupun yang ringan.Pada periode ini,Indonesia berhasil
melakukan swasembada beras.Kemampuan Indonesia memproduksi beras mencapai 28,5
Ton pada saat itu.Dan atas keberhasilan inilah Indonesia mendapat penghargaan
pada tahun 1985 dari organisasi FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia)
Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah
selama periode ini adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan inpres No. 5 tahun
1985=>dengan carameningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya yang
tinggi.
2. Paket kebijakan 6 mei=>dengan cara sector swasta
disorong untuk berperan dalam bidang ekspor dan penanaman modal.
3. Paket devaluasi 1986=>dengan cara melakukan
pinjaman ke luarr negri dan di dorong dengan jatuhnya harga minya dunia
4. Paket kebijakan 25 oktober 1986 =>dengan cara
menderegulasi bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dngan cara
penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penoong dan bahan baku, proteksi
produksi yang lebih efisien, dan kebijakan enanaman modal
5. Paket kebijakan 15 januari 1987=>dengan cara
meningkattkan efisiensi,inovasi dan produktivitas sector industry menengah ke
atas.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekspor non migas melalui
penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan ekspor,penyempurnaan klasifikasi
barang,pembebasan dan keringanan bea masuk.
6. Paket kebijakan 24 desember 1987 yaitu restrukturisasi
bidang ekonomi untuk memperlancar perijinan(deregulasi).
7. Paket 27 oktober 1988=>kebijakan di lakukan dengan
cara menderegulasi dan mendebirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.
8. Paket kebijakan 20 desember 1988=>kebijakan
dilakukan dibidang keuangan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi
pasar modal untuk lebih produktif dan berisi tentang deregulasi dalam bidang
perusahaan asuransi.
f. Kebijakan Selama pelita V
Pada periode ini,pemerintah
menitikberatkan pada kebijakan Moneter.Pemerintah melakukan kebijakan dengan
sasaran uang dan suku bunga.Dalam kebijakan ini,Bank Indonesia dimanfaatkan
untuk menerapkan tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter terbagi 2:
1. moneter kuantitatif yaitu mengatur
tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melalui SBI, merubah tingkat bunga
diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
bank umum
2. Kebijakan Moneter Kualitatif,yaitu menghimbau Bank
umum untuk mendukung tindakan Bank Indonesia.
Periode pelita V merupakan akhir
dari pembangunan janngka panjang tahap pertama.Pembangunan jangka panjang tahap
selanjutnya dilanjutkan di periode Pelita VI.
KEBUJAKAN MONETER
Kebijakan moneter
adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan
untuk menjaga keseimbangan moneter (keuangan) dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia
juga dipengaruhi oleh negara lain khususnya Amerika karena tingkat bunga yang
diberlakukan Bank Indonesia pada umumnya selalu mengacu pada suku bunga yang
ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika. Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect
capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan
fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan
moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter
yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai
tukar,dan suku bunga.
Kebijakan Moneter sebagai berikut :
1. Politik diskonto
terhadap Bank Umum
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit
pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman
sehingga uang yang beredar akan menurun.
2. Politik Pasar terbuka
Bank Indonesia akan menjual
surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga
ini terjual, maka uang masyarakat akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang
beredar akan berkurang
3. Menaikkan cash ratio
Bank sentral pada umumnya menentukan
angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka
banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. bila pemerintah menurunkan
minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan
uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah
menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan
minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
4. Kebijakan kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara
selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum
dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Adapun tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara
umum adalah :
·
Untuk
menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
·
Untuk
mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai uang
negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
·
Mendorong
produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan kredit
denga bunga yang rendah
·
Paling
sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan
selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
·
Mengusahakan
agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan
negara dan masyarakat
Dan sebuah
negara dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami
krisis ekonomi. bila memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:
· memiliki jumlah hutang luar negeri
yang cukup besar
· mengalami inflasi yang tidak
terkontrol
· defisit neraca pembayaran yang besar
· kurs pertukaran mata uang yang tidak
seimbang
· tingkat suku bunga yang diatas
kewajaran
5. Politik diskonto
terhadap Bank Umum
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit
pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman
sehingga uang yang beredar akan menurun.
6. Politik Pasar terbuka
Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke
pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan
masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang
7. Menaikkan cash
ratio
Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang
tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum
cash ratio. bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang
tunai yang sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah
sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang
beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan
di kas lebih banyak.
8. Kebijakan kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara
selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum
dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Adapun tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara
umum adalah :
·
Untuk
menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
·
Untuk
mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai uang
negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
·
Mendorong
produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan kredit
denga bunga yang rendah
·
Paling
sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan
selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
·
Mengusahakan
agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan
negara dan masyarakat
Dan sebuah
negara dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami
krisis ekonomi. bila memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:
· memiliki jumlah hutang luar negeri
yang cukup besar
· mengalami inflasi yang tidak
terkontrol
· defisit neraca pembayaran yang besar
· kurs pertukaran mata uang yang tidak
seimbang
· tingkat suku bunga yang diatas
kewajaran
KEBIJAKAN
FISKAL
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian agar menjadi lebih
baik melalui anggaran belanja negara, biasanya dikaitkan dengan masalah
pendapatan negara (pajak). Tarif pajak sangat berpengaruh pada perekonomian.
Jika tarif pajak diturunkan maka daya beli masyarakat pun meningkat dan jumlah
output industri juga akan meningkat. Dan sebaliknya jika tarif pajak dinaikkan
maka daya beli masyarakat pun menuru dan jumlah output industri juga menurun.
Jika dilihat dari segi cara pembayarannya, sistem
pembayaran pajak dibagi menjadi 2, yaitu :
· Pajak Langsung : pajak yang
pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
· Pajak Tidak Langsung : pajak yang
pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus
dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak terbagi menjadi 3, yaitu :
·
Pajak Regresif : pajak yang
besar-kecilnya nilai harus dibayarkan. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak,
semakin kecil pajak yang harus dibayarkan.
·
Pajak
Sebanding : pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
·
Pajak
Progresif : pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan searah dengan pendapatan
pajak. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus
dibayarkan dan begitu pula sebaliknya.
KEBIJAKAN
MONETER DAN FISKAL DISEKTOR LUAR NEGERI
Kebijakan moneter dan fiskal
disektor luar negeri yaitu kebijaksanaan yang menekan pengeluaran.Kebijakan
moneter dan fiscal disektor luar negeri dilaksanakan dengan cara mengurangi
tingkat konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di
Indonesia. misalnya menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran
pemerintah. Selain itu,langkah lain yang diambil pemerintah adalahkebijakan
memindah pengeluaran.Kebijakan ini dilakukan dengan cara memindah atau
menggeser bidang yang terlalu berisiko memperburuk perekonomian Indonesia.
Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:
1. mengenakan tarif
atau quota dan mengawasi pemakaian valuta asing
2. mengurangi ajak
komoditi ekspor
3. menyederhanakan
proseur ekspor
4. menstabilkan harga
dan upah didalam negeri
5. dan melakukan
devaluasi
KEBIJAKAN
SUBSIDI BBM
Definisi Subsidi Istilah
subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi
menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus
dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang
diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
(http://www.pu.go.id/publik/pengumuman/ subsidi-pkps-bbm-050907.htm)
Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak
oleh pemerintah sudah terlaksana sejak dahulu kala,ini ditujukan untuk
mempermudah rakyat kecil menengah bisa membeli Bahan Bakar Minyak khusunya
untuk kendaraan,sebenarnya Definisi Bahan Bakar minyak adalah hasil olahan
Minyak Bumi dengan melalui beberapa tahap , dan pengolahan dengan katalis,
proses ini membutuhkan proses yang relatif panjang,dan untuk menghasilkan 1
Barel BBM siap pakai dibutuhkan biaya yang tidak murah. Hal ini terjadi karena
pemerintah selama ini masih mengandalkan tenaga asing untuk melakukan
pengolahan dari minyak mentah ke Bahan Bakai Minyak yang bisa kita pakai,bisa
kita jadikan bahan produktivitas, dan lagi pemerintah selalu mendahulukan
kepentingan ekspor keluar negeri dari pada kebutuhan dalam negeri hal ini di
asumsikan sebagai kepentingan segelintir orang dan partai yang mau memeprkaya
dirinya atau organisasinya.
Kebijakan Subsidi BBM adalah suatu langkah pemerintah untuk menekan harga Bahan
Bakar Minyak khusus untuk masyarakat dengan menggunakan talangan APBN Negera
yang jumlahnya lebih kurang mencapai 270 Triliun Rupiah,ini bukanlah jumlah
yang sedikit mengingat kesejahteraan dan tingkat kesehatan masih terbilang
rendah,tapi pada kenyataannya Subsidi BBM ini yang sejatinya ditujukan untuk
masyarakat kecil agar mereka mampu menghidupi keluarganya bisa dibilang salah sasaran,pasalnya
masyarakat menengah kebawah hanya mempunyai kendaraan yang konsumsi BBM nya
relatif kecil contohnya sepeda motor , tetapi Masyarakat menengah ke atas yang
notabene nya memiliki kendaraan dengan tingkat konsumsi BBMnya tinggi contohnya
mobil,mereka bisa memiliki banyak mobil dalam 1 keluarga hal ini jelas
menguntungkan mereka mendapatkan Subsidi BBM,menurut penelitian masyarakat
menengah keatas mendapatkan keuntungan sekitar 1,2 Juta setiap bulannya untuk
BBM yang mereka konsumsi.Tetapi Kebijakan yang dibuat semenjak harga minyak
duia tidak stabil ini dinilai salah sasaran karena penikmat subsidi yang
dilakukan pemerintah ini adalah kalangan menengah keatas dan para pasar
Industri, untuk kalangan industri sudah jelas mengkonsumsi BBM dalam jumlah
yang banyak dan untuk kepentingan perusahaan jelas harus memakai BBM yang
non-Subsidi.
Tujuan Kebijakan Pemerintah Pada Subsidi BBM
Kebijakan di atas menimbulkan gejolak di dalam
masyarakat. Ada yang pro dengan kebijakan ini dan tidak sedikit yang kontra
dengan keputusan ini. Hal ini karena Sumber : http://nunuknurlita.blogspot.com/2012/06/kebijakan-kebijakan-pemerintah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar