A. MACAM –
MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :
1. Strategi
Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi
pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi
ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)
4. Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.
Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)
4. Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.
Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi
Pendekatan kebutuhan pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan olehOrganisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan olehOrganisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
B.Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi
Pada
prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam prosos pembangunan
sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’
Jika tujuan
yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi
ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai
adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang
akan digunakan.
C. STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan luas wilayah hampir
2 juta km2 dan berpenduduk lebih 206 juta jiwa pada tahun 2000,
memiliki potensi sumberdaya alam baik di laut (marine natural resources)
dan di darat (land natural resources) yang sangat besar. Di laut,
Indonesia memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000
km.Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan
atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan
seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2 Selain itu
.Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan
dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai
dengan 200 mil dari garis pangkal). Di darat, memiliki lahan kehutanan 113 juta
ha, lahan sawah produktif 9,9 juta ha, lahan perkebunan produktif 15,5 juta, 60
cekungan prospektif sumber mineral dan migas.
Kenyataan
bahwa sumberdaya yang berlimpah tersebut tidak merata beradadi seluruh daerah.
Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumberdaya manusia yang merupakan “aktor”
pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak-merataan
keberadaan kedua sumberdaya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan
infrastruktur wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama
daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
Untuk
mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut
bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin
kesejahteraan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi
kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang
tertinggal. Hal ini seiring dengan agenda Kabinet
Gotong
Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi
kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas
sumber daya setempat (resource-based development), dimana baik sumberdaya
lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu
andalan bagi pemulihan perekonomian nasional. Secara sederhana, pembangunan
ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari
sebelumnya yang ditandai oleh 3membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor
produksi tersebut adalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang
dipergunakan dalam proses produksi. Lebih lanjut, wujud dari membaiknya ekonomi
suatu wilayah diperlihatkan dengan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat,
investasi swasta, investasi publik, ekspor dan impor yang dihasilkan oleh suatu
negara. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan
dengan meningkatnya pergerakan barang dan masyarakat antar wilayah.
Dalam konteks
tersebut, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang a-spasial, yang
berarti bahwa pembangunan ekonomi memandang wilayah nasional tersebut sebagai
satu “entity”. Meningkatnya kinerja ekonomi nasional sering diterjemahkan
dengan meningkatnya kinerja ekonomi seluruh wilayah/daerah. Hal ini memberikan
pengertian yang “bias”, karena hanya beberapa wilayah/daerah yang dapat
berkembang seperti nasional dan banyak daerah yang tidak dapat berlaku seperti
wilayah nasional. Wilayah Indonesia terdirid ari 33 propinsi dengan 400an
kabupaten/kota yang secara sosial ekonomi dan budaya sangat beragam.
Keberagaman ini memberikan perbedaan dalam karakteristik faktor-faktor
produksi yang dimiliki. Seringkali kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang
disepakati sulit mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada semua
daerah-daerah yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Contoh, kebijakan
nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah
kepulauan dan laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan,
sedangkan daerah yang berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan
kawasan industri, serta daerah yang tertinggal merencanakan pembangunan
industri tetapi sulit merealisasikannya akibat rendahnya SDM, SDA, dan
infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri. Pendekatan ini
dikenal dengan pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan
ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik
wilayah (ruang). Pemahaman terhadap sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan/infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing
daerah di Indonesia serta interaksi antar daerah (termasuk diantara
faktor-faktor produksi yang dimiliki) merupakan acuan dasar bagi perumusan
upaya pembangunan ekonomi nasional ke depan. 7. UU 24/1992 tentang Penataan
Ruang menyebutkan bahwa ruang dipahami sebagai suatu wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
sumberdaya buatan/infrastruktur wilayah dan kegiatan usaha merupakan unsur
pembentuk ruang wilayah dan sekaligus unsur bagi pembangunan ekonomi nasional
yang lebih merata dan adil.
Penataan
ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari
itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
• proses
perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah.
Disamping sebagai “guidance of future actions” rencana tata ruang wilayah pada
dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi
manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras,
seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta
kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development
sustainability)
• proses
pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionaliasirencana tata ruang
atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan
• proses
pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme pengawasan dan
penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
Selain
merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang
sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk
mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.
D.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Fungsi
Perencanaan
1. Adanya pedoman dan pengarahan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Bisa melakukan skala prioritas pada segi pentingnya tujuan.
5. Sebagai alat untuk mengukur atau standart mengadakan pengawasan dan evaluasi.
1. Adanya pedoman dan pengarahan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Bisa melakukan skala prioritas pada segi pentingnya tujuan.
5. Sebagai alat untuk mengukur atau standart mengadakan pengawasan dan evaluasi.
Dari sudut
pandang ekonomi, fungsi perencanaan adalah :
1. Agar penggunaan alokasi penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga daapt dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Agar perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur
1. Agar penggunaan alokasi penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga daapt dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Agar perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur
Bagi Negara
berkembang, perencanaan pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan,
tabungan dan investasi. Karena akumulasi capital mengalami kesulitan berkaitan
dengan jebakan kemiskinan yang tidak berujung pangkal, maka perlu adanya
pembangunan yang berencana. Untuk keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan tadi
ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu :
1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut sebagai industrialisasi yang diproteksi.
2. Menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.
1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut sebagai industrialisasi yang diproteksi.
2. Menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.
Dasar
pemikiran perencanaan pada NSB adalah :
1. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar
2. Keinginan untuk mengurangi pengangguran
3. Untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri
4. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan
5. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
1. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar
2. Keinginan untuk mengurangi pengangguran
3. Untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri
4. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan
5. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
PERENCANAAN
DALAM EKONOMI KAPITALIS
Perencanaan dilakukan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrument kebijaksanaan fiscal dan moneter. Sifat perencanaannya berupa simultan atau rangsangan terhadap pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi kearah tertentu. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebijakan di bidang moneter, perpajakan dan hubungan perdagangan luar negeri. Tingkat pengerjaan dan pendapatan yang tinggi disebabkan oleh adanya kebijakan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah dan penyesuaian tariff pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui kebijakan-kebijakan fiscal, penyesuaian tingkat bunga. Gejolak neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tariff, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang pajak. Kelemahan system ini adalah : 1. Rencana pemerintah berpotensi gagal jika tidak direspon oleh pihak swasta, 2. Bila mekanisme harga berjalan tidak baik bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang/jasa.
Perencanaan dilakukan dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrument kebijaksanaan fiscal dan moneter. Sifat perencanaannya berupa simultan atau rangsangan terhadap pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi kearah tertentu. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama kebijakan di bidang moneter, perpajakan dan hubungan perdagangan luar negeri. Tingkat pengerjaan dan pendapatan yang tinggi disebabkan oleh adanya kebijakan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah dan penyesuaian tariff pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui kebijakan-kebijakan fiscal, penyesuaian tingkat bunga. Gejolak neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tariff, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang pajak. Kelemahan system ini adalah : 1. Rencana pemerintah berpotensi gagal jika tidak direspon oleh pihak swasta, 2. Bila mekanisme harga berjalan tidak baik bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang/jasa.
PERENCANAAN
DALAM EKONOMI SOSIALIS
Pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat/sistem komando. Dalam system ini tidak ada kebebasan konsumen maupun produsen untuk menentukan konsumsi atau produksi barang/jasa yang diinginkannya. Proses produksi, konsumsi dan distribusi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Kelemahan system ini adalah 1. ada kecenderungan korupsi pada level perencana, 2. bisa terjadi kelangkaan barang, 3. hilangnya motivasi dari masyarakat karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan 4. biayanya sangat mahal. Dengan demikian perbedaan mendasar dari ekonomi kapitalis dan sosialis adala rangsangan versus pengendalian (inducement vs control).
Pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat/sistem komando. Dalam system ini tidak ada kebebasan konsumen maupun produsen untuk menentukan konsumsi atau produksi barang/jasa yang diinginkannya. Proses produksi, konsumsi dan distribusi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Kelemahan system ini adalah 1. ada kecenderungan korupsi pada level perencana, 2. bisa terjadi kelangkaan barang, 3. hilangnya motivasi dari masyarakat karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan 4. biayanya sangat mahal. Dengan demikian perbedaan mendasar dari ekonomi kapitalis dan sosialis adala rangsangan versus pengendalian (inducement vs control).
PERENCANAAN
DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Perencanaan dalam perekonomiann campuran biasanya dilakukan di NSB. Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Kelemahan pada perencanaan perekonomian campuran adalah 1. sumberdaya yang terbatas, 2. sistem administrasi yang belum tertib dan 3. kelembagaan yang belum memadai. Besarnya kepemilikan antara sektor pemerintah dan swasta berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Sektor swasta dalam perekonomian campuran biasanya terdiri dari 3 bentuk kepemilikan individu yang berbeda, yaitu :
1. sektor tradisional yang subsisten
2. perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah
3. perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar negeri.
Perencanaan dalam perekonomiann campuran biasanya dilakukan di NSB. Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Kelemahan pada perencanaan perekonomian campuran adalah 1. sumberdaya yang terbatas, 2. sistem administrasi yang belum tertib dan 3. kelembagaan yang belum memadai. Besarnya kepemilikan antara sektor pemerintah dan swasta berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Sektor swasta dalam perekonomian campuran biasanya terdiri dari 3 bentuk kepemilikan individu yang berbeda, yaitu :
1. sektor tradisional yang subsisten
2. perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah
3. perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar negeri.
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1. Sumber dana dari dalam negeri
2. Sumber dana dari luar negeri
PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dalam
sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam
beberapa periode, yakni :
Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966
Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94
Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966
Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94
SUMBER :
http://zahraaraa.blogspot.com/2012/03/perkembangan-strategi-perencanaan.html
Mantaph nih artikel'a
BalasHapusSemoga bisa bermanfaat ya
kunjungi balik juga ya di Ikubaru Blogzia: Ekonomi
makasih ya sob :)